Pemerintah Kabupaten OKI berkolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah desa untuk mengatasi masalah ini.
Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Desa Bangun Infrastruktur
Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Peran swasta dan pemerintah desa sangat penting, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar. Sinergi inilah yang menjadi kunci,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Forum CSR Kabupaten OKI.
Pemerintah Kabupaten OKI mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan poros sepanjang 4,5 kilometer di Kecamatan Air Sugihan pada tahun anggaran 2025.
Pembangunan jalan ini meliputi pengecoran dan pengerasan jalan yang menghubungkan Desa Suka Mulya Dusun 1, Desa Pangkalan Damai, Desa Kerta Mukti, Rengas Abang, hingga poros kecamatan.
“Pembangunan kami lakukan bertahap, fokus pada jalan poros antar desa agar akses ekonomi dan sosial masyarakat semakin terbuka,” jelas Man Winardi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKI.
Kontribusi Swasta dan Kemandirian Desa
PT OKI Pulp and Paper Mills, perusahaan pulp dan kertas terbesar di daerah tersebut, turut berkontribusi melalui program CSR dengan membangun jalan cor beton sepanjang 1,3 kilometer di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan.
Jalan selebar delapan meter itu dibangun menggunakan konstruksi wiremesh dengan ketebalan cor 20 sentimeter.
Pemerintah Desa Bukit Batu juga menunjukkan kemandirian dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk membangun tiga kantor sekaligus, yakni kantor BPD, kantor PKK, dan kantor desa.
Selain itu, pemerintah desa berencana membangun jalan desa sepanjang dua kilometer dengan konstruksi cor beton.
“Kami bersyukur bisa membangun desa dari hasil PADes. Dana berasal dari pengelolaan aset desa dan sumber pendapatan sah lainnya. Ini bukti desa mampu mandiri,” ujar Kepala Desa Bukit Batu, Rumaidah.
Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Rumaidah menambahkan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan secara transparan dan partisipatif.
Masyarakat ikut mengawasi jalannya proyek, sementara desa juga menggandeng Kejaksaan Negeri OKI dan Dinas PUPR OKI untuk memastikan pelaksanaan sesuai aturan.
“Agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, kami libatkan warga dan minta pendampingan dari kejaksaan serta Pemda. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas,” katanya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan desa, tantangan konektivitas di wilayah pesisir OKI dapat diatasi.
Infrastruktur yang memadai bukan hanya sekadar jalan, tetapi juga urat nadi bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di kawasan pantai timur Sumatera Selatan.
Sinergi yang solid antara pemerintah, swasta, dan desa menjadi fondasi utama dalam membangun konektivitas dan memajukan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir OKI. (*/Lisin)
