Ia menjelaskan, perbedaan mendasar antara tahap kedua dengan tahap pertama yang bersifat rintisan terletak pada metode pembangunan.
Tahap pertama dilakukan melalui rehabilitasi dan renovasi bangunan milik Kementerian Sosial atau Dinas Sosial, sedangkan tahap kedua menempatkan pemerintah daerah sebagai penyedia lahan, sementara Kementerian PU menangani perencanaan desain dan pelaksanaan konstruksi fisik sekolah.
“Idealnya, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki Sekolah Rakyat. Namun, realisasinya sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam menyediakan lahan minimal enam hektare dengan status hak pakai milik pemerintah dan bebas dari sengketa hukum,” tambah Ayu.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan berkualitas yang diberikan secara cuma-cuma bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tujuan utama program ini adalah memperluas akses pendidikan yang merata sekaligus memutus mata rantai kemiskinan dari akar.
Di Kabupaten OKI, sekolah tersebut dibangun di kawasan objek wisata Teluk Gelam dengan luas lahan mencapai 10 hektare – lebih dari standar minimal yang ditetapkan.
Gubernur Herman Deru menegaskan, dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, hanya tiga daerah yang memenuhi seluruh persyaratan ketat pembangunan Sekolah Rakyat.
“Keberadaan Sekolah Rakyat membawa harapan baru bagi dunia pendidikan di Sumatera Selatan, baik dari sisi peningkatan kualitas maupun ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai,” ucap Deru.
Ia menekankan pentingnya percepatan proses pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai sejak pertengahan tahun 2026, sehingga meminta pemerintah daerah terkait untuk tetap berkomitmen menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Sementara itu, Bupati Muchendi Mahzareki menyampaikan optimisme bahwa pembangunan di OKI dapat diselesaikan sesuai target dalam waktu enam bulan.
“Kami buktikan dukungan terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo melalui kelengkapan seluruh persyaratan pendirian Sekolah Rakyat, khususnya kesiapan lahan yang benar-benar clean and clear dan siap untuk dibangun,” katanya.
Mengenai perekrutan siswa dan tenaga pengajar, Muchendi menjelaskan bahwa proses akan difokuskan khusus untuk anak dari keluarga miskin ekstrem.
Tidak seperti sekolah biasa yang menggunakan sistem pendaftaran terbuka, seleksi akan dilakukan melalui verifikasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN) dan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar membutuhkan akses pendidikan layak.
“Kami berharap keberadaan Sekolah Rakyat di OKI dapat mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan dan memberikan kehormatan serta harapan baru bagi saudara kita yang kurang mampu,” pungkas Muchendi.
Dengan kesiapan yang matang dan dukungan seluruh pihak, Program Sekolah Rakyat di OKI diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat daerah, selaras dengan tujuan awal peluncuran program yang membawa harapan bagi generasi mendatang. (*/Lisin)
