Dua raperda strategis dibahas, namun bayang-bayang isu krusial lainnya turut mewarnai jalannya rapat.
Langkah Maju: RPJMD dan RTRW 2025-2045
Wakil Bupati OKI, Supriyanto, S.H., menegaskan komitmen Pemkab OKI terhadap good governance.
Dua raperda yang diajukan, yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2045, diharapkan menjadi
“grand design pembangunan Kabupaten OKI,” tegas Supriyanto.
Ia berharap DPRD memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan kedua raperda ini.
Ancaman di Balik Kilau Hiburan Malam: Wabah HIV/AIDS dan Peredaran Narkoba
Namun, di balik rencana pembangunan yang ambisius, Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko, Amd.GZ., mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait maraknya tempat hiburan malam yang diduga menjadi pusat penyebaran HIV/AIDS dan peredaran narkoba.
Mengutip pemaparan dr. Gede di Rapat Paripurna XXI, Farid menyatakan, “Ini menjadi pokok pikiran kita bersama dan harus segera ditindaklanjuti. Ini menyangkut kesehatan dan keamanan masyarakat secara langsung.”
Ia mendesak tindakan tegas untuk menertibkan tempat-tempat hiburan malam yang melanggar aturan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi seluruh elemen harus terlibat,” tegas Farid.
Isu lain yang tak kalah penting adalah konflik antara manusia dan gajah di Kecamatan Air Sugihan.
Anggota DPRD OKI Fraksi PAN, Budiman, mendesak langkah konkret dari pemerintah dan Sinarmas Group. Upaya sebelumnya dinilai kurang efektif.
Budiman mengusulkan hibah 200 hektar lahan konsesi Sinarmas untuk zona pakan gajah.
“Kalau hanya diusir, dipagari tanpa solusi pakan, itu bukan penyelesaian. Kita butuh ketegasan bersama: dari pemda, DPRD, provinsi sampai pusat,” tegas Budiman.
Ia menekankan bahwa konflik ini terjadi karena habitat gajah semakin sempit.
“Satu ekor gajah makan hampir dua ton sehari, dan jumlah mereka lebih dari 100 ekor. Tidak mungkin dipindahkan,” tambahnya.
Wakil Bupati Supriyanto merespon positif usulan tersebut dan berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pihak perusahaan, pemerintah provinsi, dan Kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik.
“Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Rapat Paripurna DPRD OKI menyoroti dilema antara pembangunan berkelanjutan dan penanganan masalah sosial yang mendesak.
Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini, memastikan pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. (Lisin)
