Alokasi Rp5,1 Miliar untuk Mobil Dinas DPRD OKI: Menabrak Komitmen Efisiensi Bupati

Spread the love

News Oke Gas (OKI) – Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dihadapkan pada situasi yang ironis. Di satu sisi, Bupati Muchendi Mahzareki menunjukkan komitmen kuat terhadap efisiensi anggaran dengan menunda pembelian mobil dinas pribadinya pada 4 Maret 2025.

Beliau menyatakan akan mengalihkan anggaran tersebut untuk program prioritas di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Kita tunda dulu pembelian mobil dinas Bupati. Anggaran ini lebih dibutuhkan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” tegasnya.

Namun, di sisi lain, terungkap rencana pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD OKI senilai Rp5,1 miliar melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP).

Informasi ini, yang diumumkan pada 21 April 2025, menunjukkan rencana pengadaan dua unit mobil dinas; untuk Ketua DPRD (maksimal 2500 cc) dan Wakil Ketua DPRD (maksimal 2200 cc), dengan kode paket 59041610 dan menggunakan metode pengadaan E-Purchasing.

Reaksi dari anggota DPRD OKI terhadap rencana ini terbilang beragam. Mustamar (Gerindra) menyatakan bahwa rencana tersebut masih berupa usulan yang belum tentu disetujui.

“Namanya juga usulan, belum tentu dikabulkan,” ujarnya pada 24 Juni 2025.

Namun, ia mengakui usulan tersebut merupakan kesepakatan pimpinan dan anggota dewan.

Sementara itu, Ayu Monaria (PKB) mengaku tidak mengetahui rencana tersebut dan menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pimpinan dewan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen terhadap efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan di OKI.

Pernyataan Bupati Muchendi yang menekankan efisiensi pada “jatah” pejabat, bukan anggaran untuk rakyat, semakin memperkuat polemik ini.

“Kita memastikan bahwa yang diefisiensi bukan untuk rakyat tapi jatah kita seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan mobil dinas,” tegasnya.

Transparansi anggaran melalui SIRUP LKPP semestinya menjamin akuntabilitas. Namun, rencana pengadaan mobil dinas ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang prioritas pembangunan di OKI dan menimbulkan keraguan publik terhadap komitmen efisiensi anggaran.

Penjelasan rinci dari DPRD OKI terkait rencana ini sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. (Lisin)