
Namun, capaian membanggakan ini ternoda oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh dari target, hanya 32,9% atau Rp 291 miliar dari target Rp 907 miliar. Fakta mengejutkan ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD OKI, Senin (23/6/2025).

Wakil Bupati OKI, Supriyanto, mengakui rendahnya realisasi PAD dalam penyampaian nota pertanggungjawaban APBD 2024. Total pendapatan daerah memang mencapai Rp 2 triliun dari target Rp 3 triliun, namun PAD-nya jauh meleset.
“Kita pertahankan capaian WTP ini di tahun-tahun mendatang. Ini hasil kerja keras seluruh SKPD dan DPRD,” ujar Supriyanto.
Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah anggota Fraksi Gerindra, Feri Indratno. Ia menilai rendahnya realisasi PAD menunjukkan kelemahan perencanaan fiskal daerah.
Ia mendesak Pemkab OKI menyusun anggaran yang realistis dan berbasis potensi riil daerah.
“Jangan hanya target kosong, kita butuh proyeksi yang bisa dijalankan!” serunya.
DPRD OKI pun mendesak reformasi total sistem penggalian PAD. Evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi sektor pajak dan retribusi, serta eksplorasi potensi ekonomi lainnya menjadi kunci.
Perencanaan anggaran ke depan harus berbasis data dan analisis yang terukur, bukan hanya mengejar predikat administratif. (Lisin)
