Prestasi ini menempatkan OKI di peringkat 85 secara nasional dan menjadi yang tertinggi kedua di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), seiring dengan kelengkapan dokumen dan proses verifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kabupaten OKI.
Angka capaian tersebut dihasilkan dari evaluasi delapan area intervensi MCP yang menjadi fokus perbaikan, yaitu Perencanaan, Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Pelayanan Publik (Yanblik), Manajemen Aparatur Sipil Negara (M-ASN), Manajemen Aset Daerah (BMD), Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD), dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Area dengan capaian terbaik diraih oleh sektor Perencanaan dengan nilai 95.1% dan OPD dengan 91.3%. Sementara itu, indikator APIP mencatatkan capaian 72.7%, dengan 82 dari 84 dokumen yang diperlukan telah berhasil diunggah ke sistem.
Ribuan peserta dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berfoto bersama pada acara Puncak Hakordia di Ruang Rapat Bende Seguguk II Kantor Bupati OKI, Selasa (9/12/2025). Acara yang menampilkan backdrop tema “Hakordia Hari Anti Korupsi Sedunia 2025” menjadi momentum untuk menguatkan komitmen bersama dalam meningkatkan capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) hingga 81.5, menjadikan OKI peringkat kedua tertinggi di Sumatera Selatan dan peringkat 85 secara nasional. Semua peserta menunjukkan komitmen melalui tanda tangan bersama untuk mendukung upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi./Lisin, www.newsokegas.com
“Nilai 81.5 bukan sekadar angka prestasi, melainkan bukti kerja sama kolaboratif untuk menjamin tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Kami tidak akan berhenti pada pencapaian ini; target utama adalah mewujudkan pemerintahan yang benar-benar bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, pada acara Puncak Hakordia di Ruang Rapat Bende Seguguk II Kantor Bupati OKI, Selasa (9/12/2025).
Untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik, Pemkab OKI juga mengaktifkan platform pengaduan masyarakat bernama ‘Lapor Bupati’.
