Universal Health Coverage bertujuan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan tanpa hambatan biaya.
Penilaian dilakukan berdasarkan tiga aspek krusial: tingkat kepesertaan JKN, keaktifan peserta, serta ketepatan dan kelengkapan pembayaran iuran oleh pemerintah daerah.
Data resmi BPJS Kesehatan mencatat, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Ogan Komering Ilir per 1 Januari 2026 mencapai 81,85 persen dari total jumlah penduduk. Khusus untuk Peserta Bantu Pembayaran Iuran (PBPU) Pemerintah Daerah – yang mencakup pekerja sektor informal dan warga kurang mampu – cakupan telah mencapai angka impresif 95,90 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh warga Ogan Komering Ilir telah terlindungi jaminan kesehatan, termasuk kelompok masyarakat kurang mampu yang didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah daerah,” jelas Yusfika, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ogan Komering Ilir.
Menurut Yusfika, keberhasilan mencapai UHC mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
“Ini juga menunjukkan kehadiran negara yang nyata dalam memenuhi kebutuhan esensial masyarakat,” tambahnya.
Bupati H. Muchendi menegaskan bahwa capaian UHC merupakan hasil kerja kolektif dan sinergi lintas sektor, meliputi pemerintah pusat dan daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Penghargaan ini adalah wujud nyata komitmen bersama dalam menempatkan kesehatan sebagai prioritas pembangunan serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tegas Bupati Muchendi.
Meskipun telah mencapai cakupan hampir menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkomitmen tidak hanya mempertahankan status UHC, tetapi juga terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memastikan keaktifan kepesertaan JKN, serta memperkuat layanan kesehatan primer agar semakin dekat dan mudah diakses masyarakat.
“Kami menyadari bahwa UHC bukan sekadar angka kepesertaan, melainkan tanggung jawab untuk memastikan layanan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Bupati Muchendi.
Manfaat program ini dirasakan secara langsung oleh Muslimin (55 tahun), warga Desa Ulak Jermun yang rutin menjalani cuci darah setelah didiagnosis mengalami gagal ginjal. Berkat perlindungan JKN, ia dapat mengakses pengobatan tanpa terbebani biaya.
“Alhamdulillah, saya sudah terlindungi JKN sehingga tidak lagi khawatir soal biaya pengobatan. Program ini benar-benar menolong hidup saya,” ujar Muslimin dengan penuh rasa syukur.
Seperti yang dirasakan Muslimin, penghargaan UHC bukan hanya pengakuan bagi pemerintah daerah, melainkan bukti bahwa program kesehatan nasional telah memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan masyarakat. (*/Lisin)
