Kebijakan kontroversial ini dinilai sebagai bentuk intervensi yang mengancam kebebasan pers, melanggar prinsip netralitas pemerintah, dan berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap organisasi wartawan lainnya di Indonesia.
Pernyataan yang dirilis pada Minggu, 5 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB ini, langsung menuai reaksi keras.
Plt. Ketua Umum Sekber Wartawan Indonesia (SWI), Ir. Herry Budiman, dengan tegas menyatakan bahwa diksi “wajib” yang digunakan oleh Menteri Komdigi mencerminkan potensi intervensi pemerintah terhadap kemerdekaan organisasi pers.
“Diksi ‘wajib’ itu bersifat memerintah. Apakah pemerintah justru ingin membangun dikotomi di antara organisasi profesi wartawan? Ini sangat berbahaya bagi demokrasi pers,” ujar Herry, yang juga menjabat sebagai Sekjen SWI.
Menurutnya, pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator yang netral, bukan regulator yang mengarahkan dukungan hanya kepada satu organisasi tertentu.
Melanggar Hak Konstitusional dan Asasi Manusia
Hak kebebasan pers dan berserikat dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Kedua pasal ini menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta berserikat secara bebas.
Kostaman, S.H., Pimpinan Redaksi Berita Top Line yang juga seorang praktisi hukum, menegaskan bahwa arahan “wajib” kepada Pemda untuk hanya bekerja sama dengan satu organisasi wartawan bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif.
“Negara tidak boleh memonopoli pembinaan atau akses kerja sama hanya kepada satu wadah profesi. Itu bisa menciptakan diskriminasi terhadap organisasi pers lain seperti AJI, IJTI, SMSI, atau SWI,” tegasnya.
Kritik Pedas dari Akademisi dan Pendiri SWI
Imam Suwandi, S.Sos., M.I.Kom., Kabid Diklat & Litbang DPP SWI, menyoroti potensi munculnya “gap” antarorganisasi wartawan akibat kebijakan ini.
“Jika pernyataan seperti ini dibiarkan, akan muncul persepsi bahwa hanya satu organisasi yang diakui pemerintah. Ini bisa menjadi ‘kenormalan baru’ yang berbahaya bagi kebebasan pers,” ujarnya, seraya mendesak Dewan Pers untuk memberikan klarifikasi agar tidak terjadi multitafsir di lapangan.
