Dengan kemenangan ini, aset senilai Rp 66 miliar tersebut resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI.
Kepastian hukum ini disampaikan langsung oleh Kajari OKI, H. Sumantri, kepada Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, dalam audiensi di Kayuagung, Selasa (18/11/2025).
Putusan MA RI Nomor 2902 K/Pdt/2025 menolak permohonan kasasi dari pihak penggugat, sekaligus menguatkan Hutan Kota Kayuagung sebagai aset sah Pemkab OKI.
“Dengan terbitnya putusan kasasi ini, status kepemilikan Hutan Kota Kayuagung kini inkracht. Seluruh proses hukum telah tuntas dan mempertegas bahwa aset tersebut berada dalam kewenangan Pemkab OKI,” tegas Sumantri.
Kajari OKI menjelaskan bahwa kemenangan ini adalah buah dari perjuangan panjang tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari OKI sejak tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga kasasi di Mahkamah Agung.
“Keberhasilan menyelamatkan aset senilai Rp 66 Miliar ini adalah bukti hadirnya negara. Nilai finansialnya besar, tetapi yang lebih penting, hutan kota ini merupakan ruang terbuka hijau vital, paru-paru kota bagi masyarakat Kayuagung,” jelas Sumantri.
