“Saya mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten OKI. Semoga ikhtiar bersama ini membawa kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat OKI,” ujarnya dengan penuh harap.
Ketua Badan Anggaran DPRD OKI, Febriansyah Wardana, menjelaskan bahwa asumsi pendapatan dan rencana belanja daerah tahun 2026 dirancang tanpa defisit, sebagai langkah penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.
“Setelah mempertimbangkan saran dan pendapat dari berbagai komisi, kami mencapai kesepakatan bersama terkait pagu dan struktur rancangan Perda APBD OKI tahun 2026 sebesar Rp 2,214 triliun,” jelas Febriansyah.
Ia menambahkan, “Rancangan APBD yang disusun bersama oleh eksekutif dan legislatif ini adalah anggaran yang berimbang, dengan pendapatan dan belanja yang setara atau nol defisit.”
Febriansyah merinci bahwa asumsi pendapatan daerah pada tahun 2026 berasal dari:
1.) Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 305 miliar, terdiri dari:
- Pajak Daerah: Rp 154 miliar
- Retribusi: Rp 4,1 miliar
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp 13,602 miliar
- Lain-lain PAD yang sah: Rp 133 miliar
2.) Pendapatan Transfer: Rp 1,908 triliun, terdiri dari:
- Transfer pusat: Rp 1,801 triliun
- Dana Desa: Rp 255 miliar
- Dana Bagi Hasil (DBH): Rp 79 miliar
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp 1,01 triliun
- Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp 415 miliar
Setelah disetujui, Raperda APBD 2026 akan dikirim ke Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi dalam waktu maksimal 15 hari kerja, sesuai dengan ketentuan PP 12/2019 dan Permendagri 14/2025.
Dengan disahkannya APBD OKI 2026, diharapkan program-program kerakyatan dapat segera direalisasikan, membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Ogan Komering Ilir. (*/Lisin)
